Masyarakat Demo Tolak Sewa Pulau Tabuhan oleh Pihak Asing

0
143

Forum Peduli Banyuwangi berdemo di luar kantor Bupati Banyuwangi menuntut digagalkannya Sewa Pulau Tabuhan oleh investor asing dari Singapura Senin,  (10/2/2020 ), mereka  melakukan orasi sebelum diizinkan melakukan dialog dengan Bupati Banyuwangi.

Massa yang datang jumlahnya ratusan orang dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari kalangan mahasiswa, LSM, Pokdarwis Wongsorejo sebagian besar adalah masyarakat Wongsorejo dan tampak juga puluhan anggota Pemuda Pancasila . Mereka datang dengan mengendarai 5 pickup dan dua truk. Setidaknya, lebih dari seratus polisi mengamankan demo yang berlangsung damai ini. Setelah berkomunikasi dengan aparat keamanan sejumlah perwakilan masa diizinkan berdialog dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perwakilan massa diberi waktu selama sepuluh menit untuk mengutarakan aspirasinya kepada pemkab. Mereka disambut oleh Mujiono Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. Koordinator aksi Danu Budiyono, menyampaikan bahwa demo pada hari ini adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan salah satu tindak lanjut dari hearing di DPRD Banyuwangi yang dilakukan beberapa waktu lalu ( 15/1/2020 ) yang kunjung tidak ada titik temunya. Sekda Mujiono mengungkapkan bahwa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi , Mujiono menjelaskan bahwa belum ada komunikasi lanjut dengan pihak investor soal sewa Pulau Tabuhan.

“Ada miskomunikasi yang selama ini terjadi, pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama. Kita juga masih akan melakukan dialog dengan investor,” ungkap Mujiono

Koordinator lapangan (Korlap) Danu Budiyono dan Amir Khan menyampaikan dalam aksi protes dan menuntut pembatalan penyewaan pulau Tabuhan.
“Kita sudah menghadap pak Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi, kita tetap menolak kalau pulau tabuhan disewakan,” kata Danu Budiyono dengan pengeras suara.

Usai menyampaikan orasi didepan halaman Pemkab Banyuwangi, ratusan masa melanjutkan aksi di gedung DPRD Banyuwangi. Usai menyampaikan aksi didepan pintu gedung Wakil Rakyat, sekitar dua puluh perwakilan di perkenankan untuk masuk ke gedung dewan. Terjadi dialog serapan aspirasi didalam gedung hearing dengan wakil ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto didampingi oleh H. Naufal Badri anggota dewan lainnya. Pulau Tabuhan adalah pulau kecil tak berpenghuni di Selat Bali seluas 5,3 hektar , wilayah utara Banyuwangi, yang cocok untuk wisata laut seperti windsurfing, snorkeling, diving, dan sebagainya.
Pemkab Banyuwangi berharap investor dari Singapura bisa mengembangkan resort-resort di Pulau Tabuhan dan bisa mendatangkan wisatawan asing ke sana.
Namun, rencana tersebut ditolak sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Banyuwangi (FPB)

Dalam kesempatan lain menurut Ketua FPB Danu Budiyono , jika Pulau Tabuhan dikelola investor asing, hampir bisa dipastikan akses publik ke pulau itu akan hilang. Danu khawatir nantinya kelompok nelayan tak bisa memanfaatkan sumber daya perairan di sana, dan lingkungan Pulau Tabuhan terancam rusak.
“Kemudian dari sisi ekonomi kemasyarakatan, riilnya kita juga belum tahu kayak apa. Karena yang terjadi selama ini investasi kayak gitu (masyarakat) ditinggal,” katanya lagi.

I”pun meminta Pemkab agar mengelola Pulau Tabuhan secara mandiri, dengan melibatkan masyarakat lokal, “jlentreh Danu.

Dalam sambutan singkatnya Michael Edy Hariyanto menyampaikan, terkait Pulau Tabuhan , jangan kuatir kita DPRD akan selalu menerima serap aspirasi sebagai bagian dari demokrasi, kata wakil rakyat dari Dapil 2 itu menegaskan semua pihak, eksekutif dibawah pimpinan Bupati Banyuwangi harus bisa menempatkan pro maupun kontra di alam demokrasi.
“Demokrasi biasa, pro-kontra biasa tugas kita lah di DPR untuk mengelola itu,” tandas Michael.

Namun yang terpenting menurutnya ending dari semuanya, pihak DPRD Kabupaten Banyuwangi akan mem-backup atau mendukung apabila itu sangat membantu dan bisa mensejahterakan masyarakat di Banyuwangi.

Disatu sisi gagasan disewakan pulau Tabuhan sebagai bagian pengelolaan aset serta penghasil PAD disisi kasih reaksi keras beberapa Aktivis menilai keputusan menyewakan pulau Tabuhan harus dikaji dengan matang. Mereka menuntut tiga hal kepada pemerintah. Yaitu menuntut Bupati Banyuwangi supaya membatalkan sewa Pulau Tabuhan. Kedua, meminta DPRD Banyuwangi agar memberikan rekomendasi kepada Bupati Banyuwangi agar membatalkan sewa Pulau Tabuhan. Terakhir, tuntutan pengembangan Pulau Tabuhan sebagai wahana konservasi biota kelautan. Selain menuntut ketiga hal tersebut, massa juga mengutarakan kekecewaannya pada Pemkab Banyuwangi yang tak kunjung memberikan sosialisasi dan kejelasan sewa Pulau Tabuhan.

Sementara menurut Mahfud salah satu warga Wongsorejo, menyayangkan tindakan pemerintah yang belum sounding soal sewa Pulau Tabuhan.

“Soal Pulau Tabuhan, rasanya sangat miris saat kita sendiri mahasiwa yang tinggal di Wongsorejo tidak tahu,” ungkapnya.

Selagi, kebijakan tersebut memberikan dampak pada masyarakat setempat. Mereka mengklaim hanya menantikan penjelasan konkret dari pemerintahan daerah terkait sewa Pulau Tabuhan.

“Sebenarnya kami bukan setuju atau tidak setuju. Tapi, kami hanya menunggu apakah kebijakan pemerintah sebanding dengan dampak yang diterima masyarakat setempat. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain,” papar Mahfud.

Dirinya bersama masyarakat Wongsorejo lainnya berkomitmen akan tetap mengawal sewa Pulau Tabuhan, hingga menemukan titik terang.(Ilham Panji Blambangan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here